Hampir disemua
kelurahan dalam kota Kupang ini terdapat jalan raya yang rusak dan hancur serta
berlubang-lubang bahkan ada jalan raya yang bergelombang. Kondisi seperti ini
selalu kita temukan di jalan raya utama pusat kota Kupang sampai ke pedalaman kelurahan-kelurahan yang ada
dalam Kota Kupang.
Terlihat juga masih
banyak jalan masuk pusat-pusat pemukiman warga yang belum diaspal. Hal ini membuat kota
Kupang tidak tampak sebagai Pusat Kota Propinsi, padahal begitu banyak dana
yang telah dikeluarkan untuk pembuatan jalan-jalan tersebut.
Ada juga jalan yang
baru dikerjakan tetapi sekali datang hujan, aspalnya pun pecah dan hancur.
Warga pun bertanya dalam hati, benarkah jalan yang dikerjakan oleh pihak CV
pelaksana, benar-benar sudah sesuai dengan anggaran dan aturan yang ditetapkan
oleh pemerintah kita ? ataukah memang pemerintah memberi anggaran sangat minim sehingga pembuatan
jalan raya tersebut disesuaikan dengan anggaran yang minim itu tanpa mengutamakan
kualitasnya.
Kini keluhan datang
dari ratusan Warga di Wilayah RW 05 Kelurahan
Manutapen Kota Kupang, yang ditemui wartawan Exodus Pos di lokasi jalan tanah
longsor tersebut, pada beberawa waktu lalu.
Warga ditempat itu meragukan kesungguhan pemerintah dalam menangani
kebutuhan jalan raya bagi masyarakat. Jalan raya mereka pecah-pecah dan
berlubang-lubang, bahkan ada yang sudah terkikis hampir putus karena tanah
longsor.
WARGA
KELUHKAN TETAPI BELUM DIPERHATIKAN
Beberapa Tokoh Warga
ditempat itu mengatakan, sudah bertahun-tahun jalan mereka mengalami kerusakan
berat. Sudah berulangkali mereka mengeluhkan masalah jalan tersebut kepada
pihak pemerintah dan para anggota dewan kota, namun sampai saat ini persoalan
itu tak mendapat perhatian. Hal ini membuat warga merasa kesal dan kecewa dan
menilai pemerintah terkesan masa bodoh dengan masalah tersebut dan wakil rakyat
yang telah mereka pilih tidak mampu mendorong pemerintah menangani hal ini.
ANGGOTA
DEWAN DAN PETUGAS TEKNIS PEMERINTAH PERNAH TURUN,
HM, yang adalah sala
seorang Tokoh Masyarakat Manutapen, menjelaskan, pernah pihak Dinas PU Kota
maupun propinsi datang dan melihat langsung longsornya jalan raya ditempat itu.
Pihak Dinas PU dan beberapa anggota DPRD Kota Kupang, pernah datang dan
mengukur bibir jalan yang terkikis oleh longsor dan berjanji akan
memperjuangkan dan memperbaikinya, namun sampai saat ini tidak dilakukan
perbaikan.
SAAT
PEMILU DAN PILEG DATANG MINTA DUKUNGA WARGA
Kata HM, Tahun 2012
ada petugas dinas PU yang didampingi beberapa anggota dewan, datang dan melihat
langsung kondisi jalan yang terkikis longsor sepanjang kurang lebih 300 meter
itu, namun sampai saat ini tidak ada upaya perbaikan. Kini jalan tersebut makin
terkikis dan hampir putus. “ Kalau maju
caleg, mereka datang dan minta dukungan warga kita, kalau sudah jadi anggota
dewan, masalah rakyat tidak
diperjuangkan serius. Ini namanya tidak sayang rakyat. Percuma saja kita pilih
orang yang tidak bertanggungjawab pada rakyat yang telah memilihnya,”ucap
HM, mewakili warga masyarakat RW 05.
BERHARAP
PEMERINTAH SEGERA MENANGANINYA
Warga berharap,
kiranya pemerintah segera menangani masalah jalan raya yang terancam putus itu,
agar warga bisa beraktifitas dengan lancar. Jika tidak ditangani secepatnya
maka, jalan tersebut akan terputus, hal ini akan membuat warga di RW 05
Manutapen tidak bisa melakukan aktifitas kehidupan mereka dengan lancar.
Menurut Warga, jalan
tersebut juga merupakan penghubung antara kelurahan Manutapen dengan Kelurahan
Air Nona, tempat anak-anak mereka bersekolah. jika jalan ini terputus,
anak-anak mereka harus berputar jauh untuk menuju kesekolah. Melalui Rute yang jauh, akan memerlukan biaya
tranportasi yang mahal. Hal ini akan membuat orangtua akan kesulitan menyiapkan
dana transportasi kesekolah. Dengan
pekerjaan sebagai PKL dan Buruh Pelabuhan, orangtua mereka tentu tidak mampu
menyiapkan biaya transportasi yang dibutuhkan.
SAAT
PENGERJAAN, PEMERINTAH DAN ANGGOTA DEWAN KURANG KONTROL
Warga RW 05 Manutapen,
mengkritisi, kiranya dalam mengerjakan jalan raya, pemerintah dan anggota dewan
harus mengontrol dan mengawasi cara kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor,
sehingga, apa yang menjadi petunjuk, dilakukan dengan benar oleh pelaksana.
Jika tidak adanya kontrol oleh pemerintah dan anggota dewan, maka, pihak
CV/Kontaktor bisa saja bekerja asal-asalan dengan memakai material yang tidak
berkualitas. “ Saya yakin, pihak
pelaksana tentu tahu jenis tanah ditempat ini, mereka tahu bagaimana cara
membuat jalan raya diatas tanah yang longsor. Besar Anggaran pembuatan jalan
yang diberikan pemerintah tentu sesuai dengan jenis tanah yang ada. Lalu
mengapa jalan raya sepanjang wilayah tersebut kini semuanya pecah-pecah,
terkikis tanah longsor dan terancam putus ? ini namanya kerja tidak dengan
perhitungan yang matang alias kerja hanya sekedar menghabiskan anggaran yang
diperoleh dari uang rakyat,” ucap salah seorang tokoh warga lainnya. (Expos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar