PROGRAM AIR PINTAR, MASYARAKAT TENTUKAN SENDIRI BIAYA REKENING AIR

Noldi Mumu,SE

Mengapa meteran kami cenderung naik angka-angkanya ?, bulan lalu kami bayar sedikit dan kenapa bulan ini tiba-tiba naik ?. Inilah sederetan keluhan yang selalu saja dibicarakan oleh warga kota kupang saat membayar rekening air di loket PDAM Kota Kupang. Sering terlihat warga yang marah-marah saat berbicara dengan petugas loket pembayaran. Jika penjelasan kurang berkenan maka sering juga terjadi pertengkaran serius antara petugas dan warga pelanggan air bersih.

Untuk mengatasi masalah yang selalu terjadi ini, kepada Wartawan Exodus Pos, Direktur PDAM Kota Kupang, Noldi Mumu,SE, menjelaskan, pihak nya selalu berusaha mencari solusi dan akhirnya solusi tersebut ditemukan dengan cara melakukan Program Air pintar. Program ini sangat tepat untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat tersebut.

Kepada Wartawan Exodus Pos, Sabtu 23/08/2014, di kantornya, Direktur PDAM yang sangat Kreatif dalam mengatasi berbagai masalah air bersih di Kota Kupang ini, mengatakan, tidak ada masalah yang tidak bisa di atasi, jika kita selalu dan selalu terus mencari jalan keluar, maka, kita pasti menemukannya.

Menurut Noldi, Program Air Pintar merupakan layanan baru dari PDAM Kota Kupang untuk masyarakat pelanggan dalam mengelolah konsumsi air melalui meter air Digital Prabayar Berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan Pulsa. “ Ini adalah Komitmen PDAM untuk terus dan terus meningkatkan pelayanannya terhadap Masyarakat Pelanggan di Kota Kupang”, tandas Noldi.

Noldi Mumu,SE,bersama Karyawan PDAM Kota Kupang

Dia berharap, dengan Program Air Pintar ini, Pelanggan bisa lebih mudah mengontrol dan  mengendalikan konsumsi air sesuai kebutuhan.

Direktur yang selalu turun langsung ke lapangan ini menjelaskan, keluhan klasik mengenai angka pencatatan meter yang kurang akurat, jumlah tagihan yang tidak menentu, tagihan rekening yang tiba-tiba melonjak, dipastikan tidak akan terjadi lagi. “ Saya yakin dengan Program ini, persolan klasik tersebut akan teratasi”, ucapnya dengan wajah yakin.

Dia menjelaskan lagi, selain itu, pelanggan tidak perlu lagi terikat dengan jadwal bulanan pembayaran rekening air.

Katanya, Volume persediaan air dalam bentuk Pulsa, Masyarakat Pelanggan dapat menambah Pulsa sesuai kebutuhan aktualnya pada saat kapan saja diperlukannya. “ Kami selalu berusaha melayani yang terbaik bagi Masyarakat Pelanggan, agar mereka merasa puas dengan pelayanan kami. Kami selalu berbuat maksimal demi kepuasan Pelanggan, itulah prinsip kami di PDAM Kota Kupang “, tandas Noldi.

Kepada Masyarakat Pelanggan, dirinya berpesan agar segera menikmati Program Air Pintar ini, agar tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti yang lalu. Dan bagi masyarakat pelanggan yang ingin menikmati Program Air Pintar ini, dapat menghubungi pihak PDAM Kota Kupang secara Langsung atau dengan cara menghubungi CUSTOMER SERVICE PDAM KOTA KUPANG SETIAP JAM KERJA, Lewat Nomor Hand Phone, 081 237 180 243, maka  Pelanggan dapat memperoleh penjelasan lebih detail. “ kami selalu siap melayani pelanggan demi kepuasan pelayanan”, ucap Noldi, mengakhiri pembicaraannya. Exodus Pos Online.002

PENARIKAN UANG PARKIR DI RSU KUPANG. TANPA KARCIS RESMI DARI PEMERINTAH !

Tiap hari ada ratusan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang parkir di Area Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang. Para pengunjung dan penunggu pasien diminta membayar parkir tapi tida diberikan karcis atau kupon parkir resmi dari pemerintah. Keluarga yang menjaga pasien membayar lebih dari satu kali jika harus keluar masuk mengurus makanan dan obat-obatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah penarikan uang parkir tanpa karcis resmi itu akan disetor kemana ? lalu kenapa pemerintah daerah tidak memberikan kupon parkir resmi kepada petugas parkir ?. Yang diragukan adalah,  hasil penagihan parkir itu disalahgunakan oleh petugas parkir.

PENARIKAN UANG PARKIR TANPA BUKTI, UANG DISETOR KEMANA ?

Inilah fakta yang setiap hari terjadi di area parkir RSU Kupang. Para petugas parkir menagih tanpa kupon yang resmi dari pemerintah, membuat masyarakat ragu akan penggunaan uang parkir tersebut. Masyarakat yang mengunjungi pasien pada setia hari bisa berjumlah ribuan kendaraan, namun jarang terliohat petugas parkir memberikan kuipon tanda bayar parkir. Jika demikian terus seperti ini, maka bisa dipastikan pihak managemen RSU Kupang ada main kong kalingkong dengan petugas parkir. “ Kalau setiap hari ada 1000 kendaraan yang parkir, maka hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah. Hasil tersebut harusnya disetor ke pemerintah daerah agar digunakan untuk membangun masyarakat kita,”ucap Erasmus, yang adalah salah satu pengendara motor roda dua.

MASUK KELUAR 10 KALI, HARUS BAYAR 10 KALI JUGA

Menurut salah seorang penjaga pasien yang sakit, Yernad Samuel, mengatakan, jarang terlihat para petugas parkir memberikan kupon parkir pada pengendara. Menurutnya, jika seorang pengendara yang sudah bayar parkir saat masuk, tetapi harus keluar untuk membeli makanan buat pasien, maka pengendara iotu harus membayar parkir baru lagi ketika hendak keluar membeli keperluan itu. “ Kalau pengendara yang sama harus keluar dan masuk selama 10 kali karena harus mengambil obat di apotik luar rumah sakit, atau harus mengambil makanan dan kebutuhan lain untuk pasien yang dijaganya, dia harus membayar terus selama 10 kali. Cara ini sangat mamberatkan. Dan karena tidak diberikan karcis atau kupon, maka bisa dianggap penarikan pajak lewat parkir tersebut hanya untuk kepentingan tukang parkir dan mungkin bekerjasama dengan orang-orang tertentu yang adalah pegawai penting dalam rumah sakit, pemerintah harus tertibkan masalah ini,”ucap Yernad dengan kesal.

PEMERINTAH HARUS TERTIBKAN PANARIKAN PARKIR DI RSU KUPANG

Kepada Pemerintah, para pengendara Motor Roda Dua dan Roda Empat berharap, segera menertibkan uang-uang parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang. Sebab penarikan tanpa disertai bukti oleh pemerintah, maka bisa dianggap pungutan gelap maka, uang hasil tersebut bukan tidak mungkin bisa digelapkan juga oleh petugas parkir bersama oknum-oknum tertentu dari pihak RSU Kupang. Mereka menduga, ada okum tertentu dari pihak rumah sakit yang mendukung cara tagih tanpa karcis tersebut agar uang-uang itu bisa digunakan semau mereka, padahal, uang parkir tersebut harus disetor sebagai pendapatan daerah dan digunakan untuk membangun masyarakat, ujar Stanis, Yulius, dan Mariana, yang adalah pengendara mkotor dan mobil mengakhiri pengeluhan mereka. ( Expos.001).

PARA SISWA KELUHKAN JALAN RAYA JADI KOLAM AIR

Jalan menuju pedalaman tampak licin dan luas, sedangkan jalan menuju lembaga pendidikan yang terletak dipusat kota Propinsi, amat buruk, berlubang-lubang dan tergenang air sedalam puluhan centi meter. Ulang-ulang masyarakat dan para siswa, keluhkan tentang masalah jalan masuk ke kompleks persekolahan kristen ini, namun tidak pernah diperhatikan serius oleh pemerintah kita. Inilah pengeluhan dari warga dan para siswa SLTP dan SLTA yang bersekolah di Kompleks Pendidikan Kristen Naikoten Satu Kota Kupang, ketika bertemu dengan Wartawan Exodus Pos di jalan masuk  yang selalu tergenang air, yang letaknya tepat di depan pagar pintu masuk kompleks Pendidikan Kristen trersebut.

MUSIM HUJAN AIR TERGENANG BERBENTUK KOLAM

Menurut mereka, jika musim hujan, mereka sangat sulit melewati jalan itu sebab air tergenang sedalam puluhan centi meter. Persoalan ini selalu dialami setiap tahun dimusim hujan. Pemerintah harusnya memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang ini, supaya para siswa langgeng beraktifitas kesekolah. “ Sekolah menggodok orang menjadi pintar dan berguna bagi Negara kita, kenapa fasilitas jalan menuju sekolah sulit diperhatikan oleh pemerintah kita ?,” ucap Eny,salah satu siswa SLTP.

SUDAH BERTAHUN JALAN INI RUSAK DAN TERGENANG AIR

Sementara masyarakat sekitar jalan itu, mengatakan, sudah bertahun-tahun jalan masuk lewat depan Polda NTT atau samping PMKRI, menuju kompleks pendidikan Kristen tersebut rusak dan berlubang-lubang. Hal ini sudah berulangkali dikeluhkan warga kepada pihak pemerintah kelurahan maupun kepemerintah kota lewat pengeluhan langsung maupun lewat media-media lokal, tetapi sampai saat ini belum mendapat respon serius dari pihak pemerintah kita. Jika musim hujan maka sepanjang ruas jalan masuk ini selalau tergenang air, dan genangan yang lebih parah dan agak dalam terdapat di persimpangan menuju pintu masuk komplek pendidikan Kristen. Hal ini membuat para siswa sulit melewati jalan ini, padahal jalan ini merupakan jalan pintas menuju persekolahan.

PEMERINTAH HARUS RESPON KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Para Siswa dan warga berharap, kiranya pemerintah segera memperbaiki jalan masuk tersebut, sehingga, tidak menyulitkan para siswa dan masyarakat ketika melewati jalan tersebut. “ Kalau jalan menuju perkampungan dalam saja pemerintah bisa membuatnya menjadi  licin, kenapa jalan menuju lembaga pendidikan ini tidak bisa dibuat demikian?,” Ucap salah satu pengendara motor saat melewati jalan tersebut.  

( Expos.002).

Keluhan Warga RW 05 Manutapen. TANAH LONGSOR JALAN TERANCAM PUTUS

Hampir disemua kelurahan dalam kota Kupang ini terdapat jalan raya yang rusak dan hancur serta berlubang-lubang bahkan ada jalan raya yang bergelombang. Kondisi seperti ini selalu kita temukan di jalan raya utama pusat kota Kupang sampai  ke pedalaman kelurahan-kelurahan yang ada dalam Kota Kupang.

Terlihat juga masih banyak jalan masuk pusat-pusat pemukiman warga  yang belum diaspal. Hal ini membuat kota Kupang tidak tampak sebagai Pusat Kota Propinsi, padahal begitu banyak dana yang telah dikeluarkan untuk pembuatan jalan-jalan tersebut.

Ada juga jalan yang baru dikerjakan tetapi sekali datang hujan, aspalnya pun pecah dan hancur. Warga pun bertanya dalam hati, benarkah jalan yang dikerjakan oleh pihak CV pelaksana, benar-benar sudah sesuai dengan anggaran dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita ? ataukah memang pemerintah memberi  anggaran sangat minim sehingga pembuatan jalan raya tersebut disesuaikan dengan anggaran yang minim itu tanpa mengutamakan kualitasnya.

Kini keluhan datang dari ratusan Warga di  Wilayah RW 05 Kelurahan Manutapen Kota Kupang, yang ditemui wartawan Exodus Pos di lokasi jalan tanah longsor tersebut, pada beberawa waktu lalu.  Warga ditempat itu meragukan kesungguhan pemerintah dalam menangani kebutuhan jalan raya bagi masyarakat. Jalan raya mereka pecah-pecah dan berlubang-lubang, bahkan ada yang sudah terkikis hampir putus karena tanah longsor.

WARGA KELUHKAN TETAPI BELUM DIPERHATIKAN

Beberapa Tokoh Warga ditempat itu mengatakan, sudah bertahun-tahun jalan mereka mengalami kerusakan berat. Sudah berulangkali mereka mengeluhkan masalah jalan tersebut kepada pihak pemerintah dan para anggota dewan kota, namun sampai saat ini persoalan itu tak mendapat perhatian. Hal ini membuat warga merasa kesal dan kecewa dan menilai pemerintah terkesan masa bodoh dengan masalah tersebut dan wakil rakyat yang telah mereka pilih tidak mampu mendorong pemerintah menangani hal ini.

ANGGOTA DEWAN DAN PETUGAS TEKNIS PEMERINTAH PERNAH TURUN,

HM, yang adalah sala seorang Tokoh Masyarakat Manutapen, menjelaskan, pernah pihak Dinas PU Kota maupun propinsi datang dan melihat langsung longsornya jalan raya ditempat itu. Pihak Dinas PU dan beberapa anggota DPRD Kota Kupang, pernah datang dan mengukur bibir jalan yang terkikis oleh longsor dan berjanji akan memperjuangkan dan memperbaikinya, namun sampai saat ini tidak dilakukan perbaikan.

SAAT PEMILU DAN PILEG DATANG MINTA DUKUNGA WARGA

Kata HM, Tahun 2012 ada petugas dinas PU yang didampingi beberapa anggota dewan, datang dan melihat langsung kondisi jalan yang terkikis longsor sepanjang kurang lebih 300 meter itu, namun sampai saat ini tidak ada upaya perbaikan. Kini jalan tersebut makin terkikis dan hampir putus. “ Kalau maju caleg, mereka datang dan minta dukungan warga kita, kalau sudah jadi anggota dewan,  masalah rakyat tidak diperjuangkan serius. Ini namanya tidak sayang rakyat. Percuma saja kita pilih orang yang tidak bertanggungjawab pada rakyat yang telah memilihnya,”ucap HM, mewakili warga masyarakat RW 05.

BERHARAP PEMERINTAH SEGERA MENANGANINYA

Warga berharap, kiranya pemerintah segera menangani masalah jalan raya yang terancam putus itu, agar warga bisa beraktifitas dengan lancar. Jika tidak ditangani secepatnya maka, jalan tersebut akan terputus, hal ini akan membuat warga di RW 05 Manutapen tidak bisa melakukan aktifitas kehidupan mereka dengan lancar.

Menurut Warga, jalan tersebut juga merupakan penghubung antara kelurahan Manutapen dengan Kelurahan Air Nona, tempat anak-anak mereka bersekolah. jika jalan ini terputus, anak-anak mereka harus berputar jauh untuk menuju kesekolah. Melalui  Rute yang jauh, akan memerlukan biaya tranportasi yang mahal. Hal ini akan membuat orangtua akan kesulitan menyiapkan dana transportasi  kesekolah. Dengan pekerjaan sebagai PKL dan Buruh Pelabuhan, orangtua mereka tentu tidak mampu menyiapkan biaya transportasi yang dibutuhkan.

SAAT PENGERJAAN, PEMERINTAH DAN ANGGOTA DEWAN KURANG KONTROL

Warga RW 05 Manutapen, mengkritisi, kiranya dalam mengerjakan jalan raya, pemerintah dan anggota dewan harus mengontrol dan mengawasi cara kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor, sehingga, apa yang menjadi petunjuk, dilakukan dengan benar oleh pelaksana. Jika tidak adanya kontrol oleh pemerintah dan anggota dewan, maka, pihak CV/Kontaktor bisa saja bekerja asal-asalan dengan memakai material yang tidak berkualitas. “ Saya yakin, pihak pelaksana tentu tahu jenis tanah ditempat ini, mereka tahu bagaimana cara membuat jalan raya diatas tanah yang longsor. Besar Anggaran pembuatan jalan yang diberikan pemerintah tentu sesuai dengan jenis tanah yang ada. Lalu mengapa jalan raya sepanjang wilayah tersebut kini semuanya pecah-pecah, terkikis tanah longsor dan terancam putus ? ini namanya kerja tidak dengan perhitungan yang matang alias kerja hanya sekedar menghabiskan anggaran yang diperoleh dari uang rakyat,” ucap salah seorang tokoh warga lainnya. (Expos

Pelayanan Beasiswa Di Kota Kupang Amat Lamban, MASYARAKAT MINTA INTERVENSI PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT

“ Dulu saat kami terima langsung disekolah, urusannya tidak panjang dan rumit seperti ini. Sekarang harus lewat Bank NTT, ternyata sudah 4 bulan, urusan Administrasi saja belum selesai, lalu sampai kapan kami bias ambil uang untuk membantu pendidikan anak sekolah kami”. Hal ini diucapkan oleh salah satu orangtua sidswa penerima Beasiswa Sekolah dasar, saat ditemui Wartawan Exodus Pos dibeberapa sekolah SD dalam kota Kupang ini, pada beberapa saat lalu.

Lewat kesempatan ini, para orangtua siswa mengeluhkan, harusnya pemerintah Kota Kupang secepatnya mengambil alih urusan beasiswa tersebut, kalau tidak ada intervensi dari pemerintah kota Kupang, dikuatirkan Beasiswa ini akan sulit diperoleh dengan mudah dan cepat, padahal anak-anak mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kelengkapan pendidikan mereka. “ Jangan sampai anak-anak kami sudah putus sekolah karena tidak mampu beli buku dan bayar uang komite, atau sudah tamat baru kemudian, urusannya selesai. Jka itu terjadi, maka Beasiswa itu akan tidak jelas lagi peruntukannya,” Ujar Martha,Nika,Sabina, yag adalah orangtua dari para penerima Beasiswa tingkat Sekolah dasar.

Selanjutnya, pengeluhan juga datang dari beberapa orangtua Siswa SLTA penerima Beasiswa, mengatakan, begitu lambatnya pengurusan administrasi pengambilan uang beasiswa yang dilakukan oleh pihak Bank NTT, sampai-sampai pada bulan maret saja belum terlayani bahkan ada juga peserta yang disuruh dating mengurusnya pada bulan april lagi. Menurut salah satu orangtua wali. Adriana, rupanyanya pihak Pemerintah dan Anggota DPRD Kota Kupang tidak serius memperhatikan masalah yang terjadi tersebut sehingga terkesan membiarkan semua ini terjadi begitu lambannya. Hal ini akan sangat membuat orangtua merasa rugi karena membuang-buang waktu datang mengurus adminstrasi yang tertunda-tunda tersebut. “ Jika ini terjadi terus, maka bias dikatakan, pemerintah kita dan anggota dewan kota, masah bodoh dengan kepentingan rakyat kecil. Inilah yang dapat disimpulkan,”tandas Ibu Adriana dengan nada tegas.

 

Kepada Anggota DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang, masyarakat penerima beasiswa amat berharap kepeduliannya yang sungguh. Pemerintah harus dengar keluhan kami, Wakil Rakyat Kita juga jangan hanya bertugas keluar  daerah terus saja, tetapi selesaikan juga masalah-masalah didaerah yang sedang dialami oleh ribuan penerima beasiswa di Kota Kupang ini. Kata Warga, jika pihak Bank NTT tidak mampu mengurus pembagian beasiswa ini secara cepat, sebaiknya diberikan hak kepada setiap sekolah untuk mengaturnya, sehingga mereka tidak jauh-jauh datang menunggu-nunggu, yang tentunya memakan biaya transportasi yang cukup banyak. “  Semoga pemerintah dan wakil rakyat kita, menangani masalah beasiswa ini sebelum Pemilu 9 april, kalau tidak sampai bulan mei pun masalah beasiswa tetap berjalan lamban sesuai keinginan Bank NTT. Hal ini sangat memprihatinkan,” ujar Niko salah satu orangtua penerima beasiswa tingkat SLTA. ( Expos.001).