PENARIKAN UANG PARKIR DI RSU KUPANG. TANPA KARCIS RESMI DARI PEMERINTAH !

Tiap hari ada ratusan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang parkir di Area Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang. Para pengunjung dan penunggu pasien diminta membayar parkir tapi tida diberikan karcis atau kupon parkir resmi dari pemerintah. Keluarga yang menjaga pasien membayar lebih dari satu kali jika harus keluar masuk mengurus makanan dan obat-obatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah penarikan uang parkir tanpa karcis resmi itu akan disetor kemana ? lalu kenapa pemerintah daerah tidak memberikan kupon parkir resmi kepada petugas parkir ?. Yang diragukan adalah,  hasil penagihan parkir itu disalahgunakan oleh petugas parkir.

PENARIKAN UANG PARKIR TANPA BUKTI, UANG DISETOR KEMANA ?

Inilah fakta yang setiap hari terjadi di area parkir RSU Kupang. Para petugas parkir menagih tanpa kupon yang resmi dari pemerintah, membuat masyarakat ragu akan penggunaan uang parkir tersebut. Masyarakat yang mengunjungi pasien pada setia hari bisa berjumlah ribuan kendaraan, namun jarang terliohat petugas parkir memberikan kuipon tanda bayar parkir. Jika demikian terus seperti ini, maka bisa dipastikan pihak managemen RSU Kupang ada main kong kalingkong dengan petugas parkir. “ Kalau setiap hari ada 1000 kendaraan yang parkir, maka hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah. Hasil tersebut harusnya disetor ke pemerintah daerah agar digunakan untuk membangun masyarakat kita,”ucap Erasmus, yang adalah salah satu pengendara motor roda dua.

MASUK KELUAR 10 KALI, HARUS BAYAR 10 KALI JUGA

Menurut salah seorang penjaga pasien yang sakit, Yernad Samuel, mengatakan, jarang terlihat para petugas parkir memberikan kupon parkir pada pengendara. Menurutnya, jika seorang pengendara yang sudah bayar parkir saat masuk, tetapi harus keluar untuk membeli makanan buat pasien, maka pengendara iotu harus membayar parkir baru lagi ketika hendak keluar membeli keperluan itu. “ Kalau pengendara yang sama harus keluar dan masuk selama 10 kali karena harus mengambil obat di apotik luar rumah sakit, atau harus mengambil makanan dan kebutuhan lain untuk pasien yang dijaganya, dia harus membayar terus selama 10 kali. Cara ini sangat mamberatkan. Dan karena tidak diberikan karcis atau kupon, maka bisa dianggap penarikan pajak lewat parkir tersebut hanya untuk kepentingan tukang parkir dan mungkin bekerjasama dengan orang-orang tertentu yang adalah pegawai penting dalam rumah sakit, pemerintah harus tertibkan masalah ini,”ucap Yernad dengan kesal.

PEMERINTAH HARUS TERTIBKAN PANARIKAN PARKIR DI RSU KUPANG

Kepada Pemerintah, para pengendara Motor Roda Dua dan Roda Empat berharap, segera menertibkan uang-uang parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang. Sebab penarikan tanpa disertai bukti oleh pemerintah, maka bisa dianggap pungutan gelap maka, uang hasil tersebut bukan tidak mungkin bisa digelapkan juga oleh petugas parkir bersama oknum-oknum tertentu dari pihak RSU Kupang. Mereka menduga, ada okum tertentu dari pihak rumah sakit yang mendukung cara tagih tanpa karcis tersebut agar uang-uang itu bisa digunakan semau mereka, padahal, uang parkir tersebut harus disetor sebagai pendapatan daerah dan digunakan untuk membangun masyarakat, ujar Stanis, Yulius, dan Mariana, yang adalah pengendara mkotor dan mobil mengakhiri pengeluhan mereka. ( Expos.001).

PARA SISWA KELUHKAN JALAN RAYA JADI KOLAM AIR

Jalan menuju pedalaman tampak licin dan luas, sedangkan jalan menuju lembaga pendidikan yang terletak dipusat kota Propinsi, amat buruk, berlubang-lubang dan tergenang air sedalam puluhan centi meter. Ulang-ulang masyarakat dan para siswa, keluhkan tentang masalah jalan masuk ke kompleks persekolahan kristen ini, namun tidak pernah diperhatikan serius oleh pemerintah kita. Inilah pengeluhan dari warga dan para siswa SLTP dan SLTA yang bersekolah di Kompleks Pendidikan Kristen Naikoten Satu Kota Kupang, ketika bertemu dengan Wartawan Exodus Pos di jalan masuk  yang selalu tergenang air, yang letaknya tepat di depan pagar pintu masuk kompleks Pendidikan Kristen trersebut.

MUSIM HUJAN AIR TERGENANG BERBENTUK KOLAM

Menurut mereka, jika musim hujan, mereka sangat sulit melewati jalan itu sebab air tergenang sedalam puluhan centi meter. Persoalan ini selalu dialami setiap tahun dimusim hujan. Pemerintah harusnya memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang ini, supaya para siswa langgeng beraktifitas kesekolah. “ Sekolah menggodok orang menjadi pintar dan berguna bagi Negara kita, kenapa fasilitas jalan menuju sekolah sulit diperhatikan oleh pemerintah kita ?,” ucap Eny,salah satu siswa SLTP.

SUDAH BERTAHUN JALAN INI RUSAK DAN TERGENANG AIR

Sementara masyarakat sekitar jalan itu, mengatakan, sudah bertahun-tahun jalan masuk lewat depan Polda NTT atau samping PMKRI, menuju kompleks pendidikan Kristen tersebut rusak dan berlubang-lubang. Hal ini sudah berulangkali dikeluhkan warga kepada pihak pemerintah kelurahan maupun kepemerintah kota lewat pengeluhan langsung maupun lewat media-media lokal, tetapi sampai saat ini belum mendapat respon serius dari pihak pemerintah kita. Jika musim hujan maka sepanjang ruas jalan masuk ini selalau tergenang air, dan genangan yang lebih parah dan agak dalam terdapat di persimpangan menuju pintu masuk komplek pendidikan Kristen. Hal ini membuat para siswa sulit melewati jalan ini, padahal jalan ini merupakan jalan pintas menuju persekolahan.

PEMERINTAH HARUS RESPON KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Para Siswa dan warga berharap, kiranya pemerintah segera memperbaiki jalan masuk tersebut, sehingga, tidak menyulitkan para siswa dan masyarakat ketika melewati jalan tersebut. “ Kalau jalan menuju perkampungan dalam saja pemerintah bisa membuatnya menjadi  licin, kenapa jalan menuju lembaga pendidikan ini tidak bisa dibuat demikian?,” Ucap salah satu pengendara motor saat melewati jalan tersebut.  

( Expos.002).

Keluhan Warga RW 05 Manutapen. TANAH LONGSOR JALAN TERANCAM PUTUS

Hampir disemua kelurahan dalam kota Kupang ini terdapat jalan raya yang rusak dan hancur serta berlubang-lubang bahkan ada jalan raya yang bergelombang. Kondisi seperti ini selalu kita temukan di jalan raya utama pusat kota Kupang sampai  ke pedalaman kelurahan-kelurahan yang ada dalam Kota Kupang.

Terlihat juga masih banyak jalan masuk pusat-pusat pemukiman warga  yang belum diaspal. Hal ini membuat kota Kupang tidak tampak sebagai Pusat Kota Propinsi, padahal begitu banyak dana yang telah dikeluarkan untuk pembuatan jalan-jalan tersebut.

Ada juga jalan yang baru dikerjakan tetapi sekali datang hujan, aspalnya pun pecah dan hancur. Warga pun bertanya dalam hati, benarkah jalan yang dikerjakan oleh pihak CV pelaksana, benar-benar sudah sesuai dengan anggaran dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita ? ataukah memang pemerintah memberi  anggaran sangat minim sehingga pembuatan jalan raya tersebut disesuaikan dengan anggaran yang minim itu tanpa mengutamakan kualitasnya.

Kini keluhan datang dari ratusan Warga di  Wilayah RW 05 Kelurahan Manutapen Kota Kupang, yang ditemui wartawan Exodus Pos di lokasi jalan tanah longsor tersebut, pada beberawa waktu lalu.  Warga ditempat itu meragukan kesungguhan pemerintah dalam menangani kebutuhan jalan raya bagi masyarakat. Jalan raya mereka pecah-pecah dan berlubang-lubang, bahkan ada yang sudah terkikis hampir putus karena tanah longsor.

WARGA KELUHKAN TETAPI BELUM DIPERHATIKAN

Beberapa Tokoh Warga ditempat itu mengatakan, sudah bertahun-tahun jalan mereka mengalami kerusakan berat. Sudah berulangkali mereka mengeluhkan masalah jalan tersebut kepada pihak pemerintah dan para anggota dewan kota, namun sampai saat ini persoalan itu tak mendapat perhatian. Hal ini membuat warga merasa kesal dan kecewa dan menilai pemerintah terkesan masa bodoh dengan masalah tersebut dan wakil rakyat yang telah mereka pilih tidak mampu mendorong pemerintah menangani hal ini.

ANGGOTA DEWAN DAN PETUGAS TEKNIS PEMERINTAH PERNAH TURUN,

HM, yang adalah sala seorang Tokoh Masyarakat Manutapen, menjelaskan, pernah pihak Dinas PU Kota maupun propinsi datang dan melihat langsung longsornya jalan raya ditempat itu. Pihak Dinas PU dan beberapa anggota DPRD Kota Kupang, pernah datang dan mengukur bibir jalan yang terkikis oleh longsor dan berjanji akan memperjuangkan dan memperbaikinya, namun sampai saat ini tidak dilakukan perbaikan.

SAAT PEMILU DAN PILEG DATANG MINTA DUKUNGA WARGA

Kata HM, Tahun 2012 ada petugas dinas PU yang didampingi beberapa anggota dewan, datang dan melihat langsung kondisi jalan yang terkikis longsor sepanjang kurang lebih 300 meter itu, namun sampai saat ini tidak ada upaya perbaikan. Kini jalan tersebut makin terkikis dan hampir putus. “ Kalau maju caleg, mereka datang dan minta dukungan warga kita, kalau sudah jadi anggota dewan,  masalah rakyat tidak diperjuangkan serius. Ini namanya tidak sayang rakyat. Percuma saja kita pilih orang yang tidak bertanggungjawab pada rakyat yang telah memilihnya,”ucap HM, mewakili warga masyarakat RW 05.

BERHARAP PEMERINTAH SEGERA MENANGANINYA

Warga berharap, kiranya pemerintah segera menangani masalah jalan raya yang terancam putus itu, agar warga bisa beraktifitas dengan lancar. Jika tidak ditangani secepatnya maka, jalan tersebut akan terputus, hal ini akan membuat warga di RW 05 Manutapen tidak bisa melakukan aktifitas kehidupan mereka dengan lancar.

Menurut Warga, jalan tersebut juga merupakan penghubung antara kelurahan Manutapen dengan Kelurahan Air Nona, tempat anak-anak mereka bersekolah. jika jalan ini terputus, anak-anak mereka harus berputar jauh untuk menuju kesekolah. Melalui  Rute yang jauh, akan memerlukan biaya tranportasi yang mahal. Hal ini akan membuat orangtua akan kesulitan menyiapkan dana transportasi  kesekolah. Dengan pekerjaan sebagai PKL dan Buruh Pelabuhan, orangtua mereka tentu tidak mampu menyiapkan biaya transportasi yang dibutuhkan.

SAAT PENGERJAAN, PEMERINTAH DAN ANGGOTA DEWAN KURANG KONTROL

Warga RW 05 Manutapen, mengkritisi, kiranya dalam mengerjakan jalan raya, pemerintah dan anggota dewan harus mengontrol dan mengawasi cara kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor, sehingga, apa yang menjadi petunjuk, dilakukan dengan benar oleh pelaksana. Jika tidak adanya kontrol oleh pemerintah dan anggota dewan, maka, pihak CV/Kontaktor bisa saja bekerja asal-asalan dengan memakai material yang tidak berkualitas. “ Saya yakin, pihak pelaksana tentu tahu jenis tanah ditempat ini, mereka tahu bagaimana cara membuat jalan raya diatas tanah yang longsor. Besar Anggaran pembuatan jalan yang diberikan pemerintah tentu sesuai dengan jenis tanah yang ada. Lalu mengapa jalan raya sepanjang wilayah tersebut kini semuanya pecah-pecah, terkikis tanah longsor dan terancam putus ? ini namanya kerja tidak dengan perhitungan yang matang alias kerja hanya sekedar menghabiskan anggaran yang diperoleh dari uang rakyat,” ucap salah seorang tokoh warga lainnya. (Expos

Pelayanan Beasiswa Di Kota Kupang Amat Lamban, MASYARAKAT MINTA INTERVENSI PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT

“ Dulu saat kami terima langsung disekolah, urusannya tidak panjang dan rumit seperti ini. Sekarang harus lewat Bank NTT, ternyata sudah 4 bulan, urusan Administrasi saja belum selesai, lalu sampai kapan kami bias ambil uang untuk membantu pendidikan anak sekolah kami”. Hal ini diucapkan oleh salah satu orangtua sidswa penerima Beasiswa Sekolah dasar, saat ditemui Wartawan Exodus Pos dibeberapa sekolah SD dalam kota Kupang ini, pada beberapa saat lalu.

Lewat kesempatan ini, para orangtua siswa mengeluhkan, harusnya pemerintah Kota Kupang secepatnya mengambil alih urusan beasiswa tersebut, kalau tidak ada intervensi dari pemerintah kota Kupang, dikuatirkan Beasiswa ini akan sulit diperoleh dengan mudah dan cepat, padahal anak-anak mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kelengkapan pendidikan mereka. “ Jangan sampai anak-anak kami sudah putus sekolah karena tidak mampu beli buku dan bayar uang komite, atau sudah tamat baru kemudian, urusannya selesai. Jka itu terjadi, maka Beasiswa itu akan tidak jelas lagi peruntukannya,” Ujar Martha,Nika,Sabina, yag adalah orangtua dari para penerima Beasiswa tingkat Sekolah dasar.

Selanjutnya, pengeluhan juga datang dari beberapa orangtua Siswa SLTA penerima Beasiswa, mengatakan, begitu lambatnya pengurusan administrasi pengambilan uang beasiswa yang dilakukan oleh pihak Bank NTT, sampai-sampai pada bulan maret saja belum terlayani bahkan ada juga peserta yang disuruh dating mengurusnya pada bulan april lagi. Menurut salah satu orangtua wali. Adriana, rupanyanya pihak Pemerintah dan Anggota DPRD Kota Kupang tidak serius memperhatikan masalah yang terjadi tersebut sehingga terkesan membiarkan semua ini terjadi begitu lambannya. Hal ini akan sangat membuat orangtua merasa rugi karena membuang-buang waktu datang mengurus adminstrasi yang tertunda-tunda tersebut. “ Jika ini terjadi terus, maka bias dikatakan, pemerintah kita dan anggota dewan kota, masah bodoh dengan kepentingan rakyat kecil. Inilah yang dapat disimpulkan,”tandas Ibu Adriana dengan nada tegas.

 

Kepada Anggota DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang, masyarakat penerima beasiswa amat berharap kepeduliannya yang sungguh. Pemerintah harus dengar keluhan kami, Wakil Rakyat Kita juga jangan hanya bertugas keluar  daerah terus saja, tetapi selesaikan juga masalah-masalah didaerah yang sedang dialami oleh ribuan penerima beasiswa di Kota Kupang ini. Kata Warga, jika pihak Bank NTT tidak mampu mengurus pembagian beasiswa ini secara cepat, sebaiknya diberikan hak kepada setiap sekolah untuk mengaturnya, sehingga mereka tidak jauh-jauh datang menunggu-nunggu, yang tentunya memakan biaya transportasi yang cukup banyak. “  Semoga pemerintah dan wakil rakyat kita, menangani masalah beasiswa ini sebelum Pemilu 9 april, kalau tidak sampai bulan mei pun masalah beasiswa tetap berjalan lamban sesuai keinginan Bank NTT. Hal ini sangat memprihatinkan,” ujar Niko salah satu orangtua penerima beasiswa tingkat SLTA. ( Expos.001).

DR.JOHN TUBA HELAN, S.H, M.HUM. CALEG BERI SESUATU DENGAN NIAT DIPILIH ADALAH PEMBODOHAN MASYARAKAT

“Seseorang caleg tiba-tiba menjadi dermawan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, dia melakukan kegiatan amal membantu Gereja atau Masjid . Dari segi terminologi hukum tidak termasuk dalam politik uang tetapi secara substansi dia memberi tentu dengan niat untuk dipilih. Inilah yang terkandung dalam pemberian itu. Kalau demikian niatnya, itu namanya Politik Uang yang nantinya  akan membuat rakyat hidup sengsara selama 5 tahun kedepannya.” Hal ini diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Dr.John Tuba Helan,SH.M.Hum, ketika ditemui wartawan Tabloid Exodus Pos, di Kantor Bawaslu Provinsi NTT, beberapa waktu yang lalu. Berikut Petikan wawancara dengannya :

Kepada Tabloid ini, Dr. John, mengatakan, pemilu adalah media untuk merekruit pemimpin Legislatif maup[un Eksekutif. Menurutnya, hal ini sangat strategis karena pemimpin yang terpilih itu tentunya ditentukan dengan kualitas Pemilu. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi menentukan siapa yang harus menjadi wakil mereka di Pemerintahan dan Legisdlatif, sehingga masyarakat harus menentukan hak dan tanggungjawabnya lewat Pemilu itu.

CALEG YANG BAIK, BUKAN TIBA-TIBA JADI DERMAWAN DAN TUKANG AMAL

Menurutnya, rakyat harus memilih orang yang baik dan bukan memilih orang-orang yang memberikan uang atau barang dengan cara amal dan dermawan dadakan. Sekali lagi masyarakat harus memilih orang-orang yang baik, bukan memilih orang-orang yang memberikan uang atau barang-barang dengan cara amal dan dermawan yang dilakukan menjelang Pemilu Legislatif. Sekali lagi masyarakat harus bertanggungjawab dalam memilih orang-orang yang baik untuk bisa diharapkan mampu memperjuangkan nasib mereka lima tahun kedepan.

Dia menjelaskan, memang, sebenarnya secara rumusan undang-undang, beramal itu tidak masuk dalam regulasi pelanggaran pemilu sebab beramal bagi Gereja, Masjid dan orang miskin itu adalah hal yang sangat Manusiawi, tetapi yang menjadi persoalan adalah beramal itu dilakukan pada saat menjelang Pemilu Legislatif, sehingga apa yang diamalkan itu tentu dengan maksud untuk dipilih masyarakat, hal ini sama saja Politik Uang. 

FIGUR BERIKAN UANG DENGAN NIAT UNTUK DIPILIH, ITU NAMANYA POLITIK UANG, FIGUR SEPERTI INI TIDAK BAIK BAGI RAKYAT

Dr.John melanjutkan bicaranya, saat ini kita lihat, orang memberikan sesuatu tentunya dengan iming-iming untuk mendapat dukungan masyarakat.  Misalnya , dia kasih orang uang untuk diberikan pada orang lain lalu dia bilang, ini adalah titipan dari bapak caleg, tentu dengan maksud tertentu, Memang dia tidak suruh orang memilih dia pada 9 April hari pencoblosan, tetapi secara implisit dia telah mengajak orang untuk memilih dirinya. Ini sama saja caleg melakukan politik uang. “ Dari segi terminologi hukum, menjadi dermawan atau beramal, memang tidak termasuk dalam politik uang, tetapi secara substansi, sang caleg memberikan sesuatu tentu dengan niat untuk dipilih. Inilah yang terkandung dalam pemberian itu. Kalau terkandung niat seperti itu maka, tentu bisa dikategorikan sebagai politik uang.” Ucapnya dengan nada tegas.

Dia menegaskan lagi, Jika rakyat memilih caleg  karena uang atau barang, maka kita akan susah lagi selama lima tahun. Caleg yang memberikan uang atau barang untuk menarik simpati masyarakat merupakan  cara yang tidak baik  dan figur yang melakukan cara-cara ini adalah figure yang tidak baik,  karena dia tidak mampu membawa isu-isu untuk menarik simpati masyarakat.

FIGUR YANG TIDAK BAIK, TIDAK BERMANFAAT BAGI RAKYAT SELAMA 5 TAHUN

Dia menjelaskan kenapa figur yang bermain uang adalah figur yang tidak baik, katanya, Misalnya, Politik uang yang dilakukan oleh Calon incumbent, barangkali uang itu diperolehnya dari hasil korupsi. Kalau calon pemula, mungkin uang itu dari hasil dia utang,  sehingga kalau jadi Anggota DPR/DPRD, dia akan sibuk mencari uang menutupi utang-utangnya, dan karena gajinya tidak cukup untuk membayar utang dan kebutuhan keluarga maka,  dia pasti mencuri atau korupsi, dia pasti berkolusi dengan Kepala Daerah atau Eksekutif lainnya, agar bisa dapat uang banyak, kalau terjadi demikian maka, dia tidak akan bisa berjuang sepenuhnya untuk rakyat. Rakyat akan tetap hidup susah dalam kesedihannya sendiri, inilah yang menjadi persoalan kalau kita memilih caleg karena uang atau barang. “ Kalau rakyat mau memilih karena diberikan sesuatu, maka harapan hidup untuk lebih baik akan menjadi sia-sia belaka,” tandasnya dengan nada prihatin.

Doktor Ilmu Politik ini berharap,  Masyarakat jangan memilih orang-orang seperti itu, supaya tidak susah terus. Masyarakat jangan memilih karena uang sebab itu adalah pembodohan keji, karena mereka meremehkan martabat rakyat yang luhur itu.

KALAU RAKYAT TERLANJUR MENERIMA UANG TETAP PILIH FIGUR YANG CERDAS DAN JUJUR AGAR RAKYAT DIPERHATIKAN SELAMA 5 TAHUN

Katanya, kalau terlanjur sudah menerima pemberian caleg tertentu, jangan serta merta mau memilih mereka, pililah mereka yang cerdas dan jujur, supaya dia bisa membuat kebijakan yang bagus untuk membangun rakyat selama lima  tahun kedepannya, karena,   keuntungan bagi rakyat jauh lebih besar daripada hanya terima uang 100 ribu, semen 5 sak, beras 10 kilogram dan lain sebagainya, tetapi setelah itu, rakyat susah lagi selama 5 tahun kedepan.

Dia berpendapat bahwa, orang baik itu cerdas karena punya wawasan dan pendidikan yang bagus, juga tidak hanya punya pendidikan formal yang tinggi saja tetapi yang punya pengalaman yang luas dalam hal membangun rakyat. Pilih orang yang punya Integritas diri yang baik dan kejujuran hati yang tulus mau membangun rakyat, orang-orang seperti inilah yang pantas untuk dipilih masyarakat, karena mereka pasti bisa membuat gebrakan - gebrakan  untuk mensejahterakan rakyat. “ Caleg yang cerdas dan jujur akan mampu berbuat bagi rakyat, jika rakyat memilih orang-orang seperti itu, saya yakin,  apa yang diharapkan oleh rakyat banyak, pasti bisa terjawab,” ucapnya.

CALEG YANG GUNAKAN BEASISWA UNTUK MENARIK SIMPATI MASYARAKAT, ITU NAMANYA PEMBODOHAN MASYARAKAT

Mengenai caleg incumbent yang menggunakan beasiswa untuk menarik simpati rakyat. Menurut Dr.John, , itu adalah hal yang sangat keliru sebab beasiswa itu adalah uang rakyat yang di ambil dari 20 persen APBN. Tanpa Caleg Incumbent itu juga, beasiswa tetap diberikan kepada anak-anak sekolah. Kalau ada oknum caleg yang bilang beasiswa dia yang perjuangkan sendiri dan berikan pada rakyat, itu adalah pembodohan masyarakat kita. Figur yang koar-koar begitu adalah figure yang tidak baik. Jadi Caleg incumbent itu salah satu orang yang turut memperjuangkan juga di DPR RI atau DPRD, tapi uang itu adalah uang rakyat juga, tanpa dia pun, beasiswa tetap dilaksanakan.

BANTUAN BAGI MASYARAKAT DESA, BUKAN PERJUANGAN SALAH SEORANG ANGGOTA DPR RI / DPRD SAJA

Tentang  bantuan-bantuan kapal ikan dan bantuan uang bagi rakyat desa.  Menurutnya, Kalau ada Caleg Incumbent yang bilang karena dirinya yang perjuangkan maka, itu juga tidak benar, itu uang rakyat bukan uang pribadinya. Kalau uang pribadi mereka, maka beasiswa atau bantuan kapal maupun bantuan bagi masyarakat desa pasti langsung diberikan saja oleh oknum caleg itu tanpa lewat aturan-aturan di Pemerintahan. Sekali lagi, caleg-caleg incumbent itu hanya salah satu orang di DPRRI atau di DPRD yang turut memperjuangkan bantuan-bantuan bagi masyarakat.

CALON INCUMBENT BERBUAT BAIK ITU KEWAJIBANYA,  KARENA DIA DIPILIH DAN DIBERIKAN GAJI SERTA  FASILITAS KOMPLIT OLEH RAKYAT

Dr.John mencermati, yang terjadi sekarang ini, ada oknum caleg incumbent yeng membagi - bagi dana bansos, membagi beasiswa yang adalah dari uang Negara, tetapi mereka bilang itu hasil usaha mereka, ini namanya pembodohan masyarakat. Menurutnya, harusnya, rakyat diberikan pemahaman bahwa uang-uang itu adalah uang rakyat. Berikan pemahaman yang sebenarnya jangan terkesan menipu rakyat lagi.“Calon Incumbent itu kan dipilih untuk berjuang bagi rakyat, jadi kalau ada kebaikan yang dia perjuangkan maka itu adalah keberhasilan rakyat juga. Dia memang dipilih untuk wajib perjuangkan rakyatnya, itu sudah menjadi kewajiban dia berjuang bagi rakyat karena dipilih dan diberikan gaji serta fasilitas yang komplit karena rakyatnya,” tegasnya.

YANG BERKOAR-KOAR BANTUAN YANG DITERIMA MASYARAKAT ADALAH PERJUANGANNYA, JUGA ADALAH PEMBODOHAN MASYARAKAT

Katanya, yang amat memprihatinkan lagi, ada Oknum Calon Incumbent yang koar-koar diberbagai media tentang semua bantuan - bantuan sosial yang diterima rakyat, itu karena  dialah yang berjuang, seakan-akan dirinya sendiri yang perjuangkan dan berhasil atau dialah yang memberikan pada rakyat, itu namanya pembodohan dan penipuan terhadap masyarakat karena, semua itu adalah uang Negara, uang rakyat yang diberikan kembali pada rakyat yang memang punya hak menerimanya. “ calon seperti ini tidak perlu dipilih sebab dia hanya ingin membodohi masyarakat saja, lalu kapan rakyat menjadi cerdas dalam berpolitik ?, figure yang hanya mau bodohi rakyat terus, mereka tidak baik dan tidak patut dipilih,” tandas Dr.John Tuba Helan, dengan nada keras.

Menurut Dr.Jhon Tuba Helan, kalau kita orang pintar, harusnya kita didik rakyat menjadi pintar bukannya didik rakyat menjadi bodoh terus. Ini yang namanya figure yang tidak baik, sukanya bodohi rakyat saja, tidak patut dipilih. Sekali lagi, orang seperti itu tidak patut dipilih rakyat.

JANGAN ANGGAP RAKYAT BODOH JADI GAMPANG DITIPU, BERIKAN PENCERAHAN YANG SEBENARNYA AGAR RAKYAT CERDAS BERPOLITIK

Ada yang bilang pemberian kapal Pelni misalnya pada NTT, ada yang bunyi-bunyi di berbagai media seakan-akan dia punya, dia yang berikan. Itu keliru sekali. Itukan keputusan bersama oleh Dewan dan Eksekutif,  oleh semua wakil di lembaga rakyat, bukan perjuangan si caleg ini,  atau si caleg itu. Bantuan  itukan hak yang harus diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Jangan bunyi-bunyi seakan dia punya uang.  Jadi kita semua punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar jangan ditipu – tipu terus, jangan kita anggap rakyat itu bodoh jadi gampang ditipu dan dibodohi. “ Sekali lagi, kita orang yang mengerti harus bisa berikan pemahaman dan pencerahan yang benar bagi rakyat, terlebih bagi masyarakat yang ada didaerah pinggiran agar tidak ditipu dan dibodohi,” ucap Dr.John Tuba Helan, mengakhiri perbincangan dengan Tabloid Exodus Pos. (001.Expos)