H.S.MAKARA, MANTAN BIROKRASI YANG PEDULI MASYARAKAT

“ Banyak masalah rakyat yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Banyak program rakyat yang tidak direalisasikan pemerintah karena tidak dikawal sejak musrembangkel, musrembangkec. Tidak turunnya Anggota DPRD kita secara merata ke kesetiap kelurahan saat musrembangkel, Musrembangkec, menyebabkan  persoalan-persoalan masyarakat tidak dapat dikawal dengan baik untuk di anggarakan oleh pemerintah. Inilah yang menjadi sebab, mengapa ada banyak usulan program masyarakat yang tidak terealisasikan bantuan oleh pemerintah”.Hal ini diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Naikolan, H.S.Makara, ketika ditemui wartawan Exodus Pos, di kediamannya, beberapa waktu yang lalu.

Kata H.S.Makara, selama 32 tahun bekerja di pemerintahan, dirinya memiliki amat banyak  pengalaman dalam hal melayani kebutuhan masyarakat. Dirinya juga pernah membuat anggaran pelayanan rakyat dari instansinya untuk diajukan pada DPRD NTT. Ia juga sering melakukan pertanggungjawaban anggaran yang telah dilaksanakan dalam melayani masyarakat. Mekanisme menyusun anggaran, mengawal program untuk disetujui oleh DPRD, sangat diketahui langkah-langkahnya, sehingga H.S.Makara selalu berhasil dalam program-program yang diusulkan.

Makara yang tinggal di Naikolan sejak tahun 1968, mengisahkan, awal menjadi PNS, dirinya bekerja sebagai pembuat amplop, dank arena loyal pada atasan dan ulet dalam pekerjaan, akhirnya mendapat kedudukan yang lumayan, danm pada jaman Suharto dulu, dirinya selalu menampingi Gubernur Ben Mboi, mengunjungi istana presiden. Di kantor Gubernur, Makara pernah menjabat sebagai Ahli Protokoler. Setelah itu, Makara bertugas di BKPMD, dan pada tahun 2006, pension dengan golongan 4A.

Makara,  menambahkan, saat bekerja dulu, dirinya juga adalah seorang penatar bagaimana membuat suatu usaha yang produktif bagi masyarakat. Dirinya tahu benar proses-proses memulai dan mengawali suatu usaha menuju keberhasilan yang memuaskan dan bagaimana berinvestasi yang berhasil.

Makara yang masih menjabat ketua RW 5 Naikolan itu, berpendapat bahwa, kegagalan masyarakat kita untuk mendapat pelayanan secara terarah dan berdayaguna dari pemerintah kita karena, DPRD kita tidak pernah mengikuti dari bawah tentang permasalahan rakyatnya sehingga ketika usulan dana itu dibahas di tingkat dewan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tahu jelas permasalahan rakyatnya. Harusnya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, anggota DPRD harus turun langsung ketengah masyarakat untuk mengetahui berbagai bentuk masalah yang harus diperjuangkan secara benar.

Menurut Makara, sistim pelayanan masyarakat tidak maksimal, pemerintah kurang detail melihat masalah rakyat yang sebenarnya. Harus ada regulasi pasti agar bisa membantu masyarakat tidak mampu untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dia mencontohkan, seperti di kecamatan Maulafa, jalan-jalan menuju pusat kantor kecamatan saja rusak parah atau hancur-hancur. Inilah yang dikatakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum maksimal. Masyarakat yang mau mengurus  surat-surat ke kantor kecamatan, harus susah payah karena harus melalui jalan yang berlubang dan becek jika musim hujan tiba.

Katanya, jika para wakil rakyat yang duduk di dewan tidak turun langsung melihat persoalan dalam masyarakatnya, maka kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak bisa diperjuangkan secara baik. Dan ketika pemerintah mengusulkan anggaran dalam rapat dewan, para wakil rakyat kita tentu tidak akan bisa mencermati secara detail tingkat kebutuhan prioritas yang diharapkan oleh masyarakatnya. Inilah yang jadi persoalan, kenapa banyak program yang dilancarkan pemerintah tapi tidak menyentuh sebagian kebutuhan masyarakat kita.

Makara mengharapkan, masyarakat harus cerdas dan cermat memilih wakil-wakilnya pada pemilu legislatif 2014 nanti. Masyarakat jangan mengeluh apabila salah memilih wakilnya.

Belajar dari pengalaman selama ini, Makara yakin, masyarakat kita tentu akan semakin teliti dan sudah pandai dalam menentukan pilihan wakil mereka, naik  sebagai walikota, sebagai bupati, sebagai gubernur maupun DPRD dan DPR RI. Masyarakat tentu tidak mau menderita terus kjarena salah pilih. Selamat menyambut pileg 2014. ( Expos.02).